KOTA MALANG, jurnalnusa.com — Gaya kepemimpinan baru mulai terasa di Lapas Kelas I Malang. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) yang baru, Christo Victor Nixon Toar, langsung bergerak cepat melakukan pembenahan internal sejak awal masa jabatannya.

Langkah tersebut diwujudkan melalui program bertajuk “Bulan Membangun SDM” yang dijadwalkan mulai 1 Mei 2026 dan menyasar seluruh petugas lapas.

“Setiap pemimpin memiliki cara dan perlakuan yang berbeda, dan saya akan menerapkan pendekatan yang berbeda pula,” ujar Christo, Rabu (22/4/2026) malam.

Baca juga: Menjelang 8 Tahun Eksistensi Sabers Pungli Sebagai 'Nafas' Kelestarian Alam Kota Batu

Menurutnya, program tersebut bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Sejak hari pertama menjabat, ia telah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan internal, sekaligus melanjutkan upaya pembenahan dari pejabat sebelumnya.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Christo menilai, berbagai persoalan di dalam lapas berakar dari minimnya pembekalan bagi petugas baru.

“Kurangnya ilmu saat petugas pertama kali masuk,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pelatihan disiplin serta pemahaman tugas sebagaimana diterapkan di berbagai instansi lain.

Penguatan SDM, kata dia, menjadi fondasi utama sebelum melakukan pembenahan yang lebih luas.

Selain itu, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menjadi perhatian serius, khususnya dalam pengawasan terhadap lalu lintas tamu dan petugas.

“HP dan narkoba itu musuh utama. Pelaksanaan SOP harus dikuatkan lagi,” tandasnya.

Pengalaman memimpin Lapas Karawang selama dua tahun lima bulan menjadi bekal penting bagi Christo.

Ia mengaku sempat menghadapi resistensi saat melakukan perubahan budaya kerja, namun secara bertahap berhasil menggeser pola pikir petugas menjadi lebih berorientasi pada pelayanan publik.

Semangat perubahan tersebut kini ia bawa ke Malang melalui slogan #AyoBerubah dan #SorryGueBeda.

Tak hanya itu, pengalaman Christo saat bertugas di Ombudsman Republik Indonesia pada 2017–2020 turut membentuk pendekatan kepemimpinannya, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan pencegahan praktik korupsi.

“Saya banyak belajar di Ombudsman terkait pelayanan,” ujarnya.

Meski fokus pada pembenahan internal, ia memastikan hak-hak warga binaan tetap menjadi prioritas. Namun, ia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran.

“Jika warga binaan tidak bisa dibina di Lapas Malang, saya tidak ragu untuk ‘melayarkan’ atau memindahkan mereka ke lapas lain,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, melayani bukan berarti menuruti seluruh keinginan, terutama jika bertentangan dengan aturan.

Penyelundupan ponsel dan peredaran narkoba, lanjutnya, masih menjadi tantangan yang harus diberantas secara konsisten.

Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan data per Rabu (22/4/2026), sekitar 15 petugas harus mengawasi sebanyak 2.414 warga binaan.

Meski demikian, Christo tetap optimistis pembenahan dapat berjalan melalui kolaborasi seluruh jajaran di lingkungan lapas.

“Fokus awal tetap internal lapas. SDM-nya dulu kita kuatkan,” pungkas pria asal Manado tersebut. (**)

Pewarta: Rendika Rakita
Editor: Doi Nuri