Kabupaten Malang, JN – Sebanyak 11.317 ekor sapi yang terjangkit PMK sejak 1 Desember 2024 hingga 10 Januari 2025.

Sekira 70 persen diantaranya masih menjalani proses penyembuhan, sedangkan 22 persen sudah sehat dan sisanya ada yang mati.

Sebagai salah satu daerah peternak sapi dan produksi susu sapi, Koperasi SAE di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tidak luput dari pantauan.

Baca juga: Ancaman Hukuman 12 Tahun Penjara Menanti Sopir Bus Maut di Kota Batu

Sebanyak 203 ekor sapi milik Koperasi SAE Pujon disuntik vaksin pada kunjungan Pemerintah Provinsi Jatim itu.

Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono pada kunjungannya kandang komunal UPT Pakan Ternak Koperasi SAE Pujon pada Sabtu 11 Januari 2025 lalu menyatakan telah menyiapkan vaksin.

Ia menyebut jika Pemprov Jatim menyiapkan 25 ribu dan akan ditambah 325 ribu vaksin yang dianggarkan melalui APBD 2025. Serta akan mendapatkan bantuan 1,4 juta vaksin dari kementerian.

"Persebaraan PMK sekira 3 persen dari total populasi yang ada di Jatim. Sehingga hal ini bisa lebih mudah diantisipasi. Maka kami memperketat lalu lintas perdagangan hewan ternak," jelas dia.

Kebutuhan vaksin di Jawa Timur, Adhy menyebutkan setidaknya membutuhkan 6-7 juta vaksin agar bisa diberikan secara masif seiring dengan meningkatnya persebaran PMK.

Sebagai informasi, langkah antisipasi lainnya adalah menutup sejumlah pasar hewan di sejumlah daerah. Antara lain Tulungagung, Situbondo dan Ponorogo.

Kebijakan menutup pasar hewan tidak dilakukan menyeluruh dengan alasan pertimbangan ekonomi masyarakat.

Kepada jurnalnusa.com Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, jika sapi perah di Kabupaten Malang seluruhnya aman dari paparan PMK.

"Problematika hanya terjadi di sapi-sapi potong. Tapi langkah antisipatif tetap kami laksanakan secara intensif," tegas dia. Selasa (14/1/2025).

Didik menginformasikan, di Kabupaten Malang ada sebanyak 616 ekor sapi yang terpapar. Dari jumlah tersebut, 60 persennya sudah sembuh.

“Kami dorong terus untuk proses penyembuhan. Beberapa hal sudah kami persiapkan untuk penanganan PMK" imbuhnya.

Nantinya, Didik memastikan akan ada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut akan dikeluarkan oleh Pemkab Malang ketika ada instruksi kedaruratan. (**)

Pewarta: Zara Putri Islamia Aiska
Editor: Doi Nuri