Kota Malang, JN — Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 hingga 7 Januari 2026 tidak hanya berdampak pada sekolah dan penerima manfaat, tetapi juga dirasakan langsung oleh para pekerja yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang.

Kebijakan penghentian sementara tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk keperluan evaluasi dan persiapan teknis pelaksanaan program.

Saat ini, tercatat ada 42 SPPG yang beroperasi di Kota Malang dengan ratusan pekerja, mulai dari juru masak, tenaga distribusi, hingga pengelola dapur gizi.

Baca juga: Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama Selesaikan Sertipikasi Tanah Wakaf

Koordinator SPPI Kota Malang, Muhammad Athoillah, mengatakan bahwa selama masa evaluasi, aktivitas produksi dan distribusi makanan dihentikan sementara.

Kondisi ini membuat sebagian pekerja SPPG tidak menjalankan rutinitas seperti biasa.

“Selama masa evaluasi, SPPG yang membutuhkan renovasi bisa segera melakukan perbaikan. Ada juga yang memanfaatkan waktu ini untuk melengkapi peralatan dan fasilitas pendukung sesuai standar,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).

Meski tidak ada produksi MBG, Athoillah menyebut sebagian pekerja tetap dilibatkan dalam kegiatan persiapan, penataan dapur, serta pembenahan sarana prasarana.

Namun demikian, intensitas kerja jelas berkurang dibandingkan saat program berjalan normal.

Penghentian sementara ini juga bertepatan dengan dimulainya kembali aktivitas sekolah pada 5 Januari 2026.

Sementara siswa harus menyiapkan konsumsi secara mandiri, para pekerja MBG menunggu kepastian jadwal operasional penuh yang dijadwalkan kembali aktif pada 8 Januari 2026.

“Intinya memang tidak ada penyaluran MBG sampai 7 Januari. Setelah itu, diharapkan semua SPPG sudah siap beroperasi kembali,” katanya.

Dalam pelaksanaan ke depan, BGN menerapkan skema kuota berdasarkan jumlah siswa per kecamatan. Skema ini turut memengaruhi pola kerja dan kebutuhan tenaga di tiap SPPG.

“Target awal pendirian 85 SPPG di Kota Malang, namun bisa bertambah pada 2026 seiring terbitnya petunjuk teknis terbaru,” jelas Athoillah.

Dalam juknis terbaru, setiap SPPG dibatasi melayani maksimal 3.000 penerima manfaat, termasuk maksimal 500 penerima dari kelompok B3.

Pembatasan ini dinilai akan berdampak pada pengaturan jam kerja, beban produksi, serta penyerapan tenaga kerja di tingkat SPPG.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa sebelum penghentian sementara, para pekerja MBG tetap menjalankan tugas meski dalam masa libur Natal dan Tahun Baru.

“Pada 22, 23, 24, dan 27 Desember, serta 29 sampai 31 Desember 2025, MBG tetap disalurkan dengan menu paket kering seperti roti, susu, telur, buah, dan protein nabati,” katanya.

Penghentian sementara ini diharapkan tidak berlangsung lama dan tidak berdampak berkepanjangan terhadap keberlangsungan kerja para pekerja MBG, yang selama ini menjadi ujung tombak pemenuhan gizi bagi ribuan siswa di Kota Malang. (**)

Pewarta: Rendika Rakita Dewa
Editor: Doi Nuri